Bantuan ini ditujukan untuk guru non-ASN yang belum mendapat sertifikasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan mereka.
Saat ini, Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS untuk memverifikasi data guru non-ASN penerima bansos.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa data guru penerima bansos harus dipadankan dengan sistem DTSEN secara akurat.
"Data harus satu pintu agar lebih solid," ujar Gus Ipul dalam rapat pemutakhiran DTSEN bersama BPS di Jakarta, 26 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa pemadanan data akan memastikan tidak ada nama ganda dengan menggunakan NIK tunggal di DTSEN.
Sayangnya, jadwal pencairan bansos bagi guru honorer belum ditetapkan, sehingga masih menunggu keputusan lebih lanjut.***