REDAKSI88.com, Bengkulu Utara– Juru bicara Forum Masyarakat Bumi Pekal (Jubir FMBP) mengecam dugaan adanya pihak yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN), yang hendak memfasilitasi mediasi konflik antara PT Agricinal dan warga Pekal.
Persoalan ini memicu reaksi keras dari FMBP karena mediasi tersebut disebut-sebut akan berlangsung tanpa melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait.
"Ingin memfasilitasi pada hari Kamis mendatang tanpa melibatkan Pemda dan instansi terkait, dan rencananya diadakan di kantor Agricinal," ujar Ponco Mujiharjo, Juru Bicara FMBP, Minggu (17/11).
Baca Juga: Prabowo Disambut Kehormatan Militer di Brasil untuk KTT G20
Ponco menyebut tindakan ini menimbulkan keresahan di kalangan warga Pekal.
Ia mempertanyakan validitas klaim tersebut, dan mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang semestinya berwenang tidak dilibatkan dalam proses yang berdampak besar bagi masyarakat.
"Kita patut mempertanyakan, atas dasar apa BIN jika benar ini melibatkan mereka, tidak menggandeng pihak resmi seperti Pemda? Ini bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat,”lanjut Ponco.
Ponco mendesak transparansi penuh terkait rencana mediasi tersebut.
Baca Juga: Melangkah di Panggung Dunia, Prabowo Subianto Tegaskan Perdagangan Bebas yang Adil di KTT APEC 2024
Ia menegaskan, konflik antara warga Pekal dan PT Agricinal harus diselesaikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Pemda, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.
"Jika proses ini berjalan tanpa prosedur yang benar, kami khawatir hasilnya justru akan memperkeruh keadaan, bukan menyelesaikan konflik," tambah Ponco dengan nada tegas.
Untuk diketahui, konflik antara PT Agricinal dan warga Pekal sudah berlangsung lama, terutama terkait masalah lahan dan kesejahteraan warga yang terdampak operasional perusahaan tersebut.
Baca Juga: Cabup Arie Gelar Parade Band Semarak di Arga Makmur, Wadah Kreativitas Pemuda Bengkulu Utara
Mediasi yang direncanakan tanpa partisipasi pihak berwenang memicu kekhawatiran adanya bias atau keputusan yang tidak adil.