Pemerintah Tetapkan Rincian Gaji PPPK 2025, Ini Daftar Lengkapnya Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Faktor yang Mempengaruhi Besaran Gaji PPPK

Tak hanya berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan, ada faktor lain yang turut menentukan besarnya gaji yang diterima PPPK, yaitu:

1. Masa Kerja Golongan (MKG)
   Semakin lama seorang PPPK mengabdi dalam satu golongan, maka semakin besar pula gaji yang diterima. Kenaikan ini bersifat bertahap dan sesuai ketentuan pemerintah.
2. Tunjangan Tambahan
   Selain gaji pokok, PPPK juga berhak mendapatkan sejumlah tunjangan, antara lain:

• Tunjangan keluarga

• Tunjangan pangan

• Tunjangan jabatan (bagi yang memegang jabatan struktural atau fungsional)

• Tunjangan lain yang ditetapkan oleh instansi masing-masing

Dasar Hukum Penetapan Gaji PPPK

Kebijakan penggajian PPPK tahun 2025 didasarkan pada regulasi berikut:

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024
  Tentang Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 72 Tahun 2020
  Sebagai revisi dari PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme pengadaan PPPK untuk formasi Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, serta Penyuluh Pertanian.

Kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum yang menjamin sistem penggajian PPPK berjalan secara adil, terbuka, dan profesional.

Baca Juga: Pemerintah Salurkan Tiga Jenis Bansos Sekaligus di April 2025, Cek Sekarang Apakah Anda Termasuk Penerimanya!

Kenapa Informasi Ini Penting bagi Tenaga Honorer?

Tenaga honorer yang selama ini mengabdi di instansi pemerintah tanpa kepastian 

status kepegawaian kini memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi PPPK. Oleh karena itu, memahami sistem penggajian ini sangat penting agar:

• Tidak terjadi kesalahpahaman saat SK pengangkatan diterbitkan
  
  
• Dapat merencanakan keuangan pribadi secara lebih baik

• Mengetahui hak dan kewajiban sebagai PPPK

Dengan sistem penggajian yang lebih jelas, para PPPK di tahun 2025 dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan profesional. 

Informasi ini diharapkan menjadi acuan utama bagi tenaga honorer yang sedang mempersiapkan diri untuk beralih status menjadi PPPK. 

Hak finansial mereka kini sudah diatur secara detail dan adil berdasarkan jenjang pendidikan serta masa kerja yang dimiliki.***