REDAKSI88.com - Pemerintah resmi memulai program Sekolah Rakyat tahun ini di 53 titik lokasi, dengan target utama keluarga miskin ekstrem dan anak putus sekolah.
Program kolaborasi multikementerian ini dirancang dengan kurikulum unik yakni siswa boleh memulai belajar dari kelas berbeda sesuai kemampuan.
"Presiden Prabowo Subianto ingin pastikan 53 titik ini berjalan optimal, dari perencanaan hingga kelulusan. Jika memungkinkan, akan ada penambahan lokasi," tegas Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam konferensi pers, Selasa (2/5/2025).
Baca Juga: Warga Padang Jaya Keluhkan Aroma Limbah Pabrik Kelapa Sawit, Humas PT BBS Bungkam
Pemerintah berencana memperluas program ke 200 titik baru di kabupaten/kota dengan syarat ketersediaan lahan, dan berada di basis kemiskinan.
"Kami akan seleksi ketat penerima siswa. Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk," tegas Mensos.
Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mukti menjelaskan keunikan sistem pembelajaran dengan kurikulum fleksibel.
Baca Juga: Waspada Pinjol Ilegal, Simak Aturan Baru OJK untuk Pinjaman Online 2025
Siswa bisa masuk kapan saja (multientry) dan tak harus mulai dari Kelas 1. Ada yang langsung Kelas 2 atau 3, tergantung latar belakang pendidikan. Karena berbasis asrama, ada yang bisa cepat selesai kuasai materi.
"Siswa tak harus mulai dari Kelas 1. Fleksibilitas ini agar mereka belajar sesuai kemampuan," paparnya.
"Untuk Rekrutmen guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan akan dilakukan melalui skema ASN/P3K untuk menjamin kualitas," tambahnya.
Baca Juga: Bupati Egi Berikan 'Power Support' untuk Calon Paskibraka Lampung Selatan di Ajang Provinsi
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa 53 titik lokasi dipilih berdasarkan data kemiskinan (Susenas dan DTSN).
"Ini contoh kebijakan berbasis bukti. Lokasi diprioritaskan di daerah dengan angka putus sekolah tinggi dan kantong kemiskinan ekstrem," ujarnya.