REDAKSI88.com – Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tentang pendidikan karakter bagi siswa nakal di barak TNI kini diikuti dengan aturan baru larangan membawa HP ke sekolah.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang diteken Dedi pada 2 Mei 2025.
Sejak awal Mei 2025, sejumlah siswa bermasalah di Jabar mulai menjalani program pembinaan karakter di Barak TNI Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Purwakarta.
Kebijakan ini menuai pro-kontra, tetapi Dedi bersikukuh bahwa langkah tersebut diperlukan untuk membentuk kedisiplinan dan mental tangguh generasi muda.
"Pendidikan karakter di lingkungan militer dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan," tegas Dedi dalam pernyataan sebelumnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Meutya Hafid, mengapresiasi Jabar sebagai provinsi pertama yang siap menerapkan larangan penggunaan HP di sekolah berdasarkan PP TUNAS.
Aturan ini disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 28 April 2025 dan bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.
Dalam kunjungannya ke SMAN 2 Purwakarta (14/5/2025), Meutya menyatakan, "Kebetulan saya dengan Pak Gubernur sempat berbincang mengenai apa yang bisa kita lakukan setelah PP TUNAS lahir. Karena Presiden perlu implementasi hingga ke pelosok, diperlukan kerja sama dengan kepala daerah," tutur Meutya.
Baca Juga: Megawati Ungkit Isu Ijazah Palsu Jokowi, Minta Ayah Gibran Pamerkan Dokumen Aslinya dengan Gamblang
Ia menambahkan, "Jabar paling pertama yang siap. Surat edaran agar di lingkungan sekolah tidak lagi menggunakan gadget atau HP sudah diterbitkan. Saya apresiasi ini ditindaklanjuti dan ditingkatkan," tutupnya.
PP TUNAS tidak hanya melarang siswa membawa HP, tetapi juga mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)—seperti platform media sosial dan e-learning—untuk memastikan perlindungan anak di dunia digital.***