Redaksi88.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur.
Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Selain Abdul Azis, KPK juga menetapkan empat tersangka lain, yakni PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD, Andi Lukman Hakim (ALH); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Ageng Dermanto (AGD); serta dua pihak swasta, Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR).
Baca Juga: Nikita Mirzani Laporkan Aparat Hukum di Persidangannya ke KPK, Tuding Ada Suap dengan Reza Gladys
"Telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup," ujar Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers, Sabtu 9 Agustus 2025.
"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka," lanjutnya.
OTT tersebut dilakukan di tiga wilayah, yakni Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Sebanyak 12 orang diamankan, namun setelah pemeriksaan, hanya lima yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Berkaca dari Kasus di Bali, Menkumham Tegaskan Royalti Bukan Pajak: Negara Tidak Mendapat Apa-apa
"Selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8–27 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih," tambahnya.
Dalam perkara ini, DK dan AR diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara ABZ, AGD, dan ALH sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***