REDAKSI88.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada DPR RI. Daftar tersebut akan dibahas oleh Komisi VII DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Dadan Kusdiana, mengatakan penyerahan nama-nama calon ini menjadi langkah awal proses seleksi di parlemen.
Baca Juga: Dorong Pemerataan, Ekonomi Desa di Kawasan Timur Jadi Prioritas Pembangunan
“Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas kepada Komisi VII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).
Ia menegaskan pemerintah berharap seleksi berjalan lancar dan menghasilkan komite terbaik.
“Kami berharap proses ini dapat melahirkan ketua dan anggota BPH Migas yang mampu memperkuat pengawasan distribusi BBM dan gas bumi,” katanya.
Baca Juga: Pembukaan EXPO Bengkulu Utara Dihiasi Praktik Perjudian
Dadan menjelaskan, DPR nantinya akan memilih sembilan nama dari total 18 calon yang diajukan. Mereka akan ditetapkan sebagai ketua dan anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029.
Tahapan ini merupakan bagian dari prosedur resmi pengisian jabatan. Sebelumnya, panitia seleksi telah menyelesaikan tahapan administrasi dan wawancara, lalu hasilnya disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo. Nama-nama yang lolos seleksi administrasi juga telah diumumkan secara terbuka.
BPH Migas sendiri merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di seluruh Indonesia. Dengan peran strategis itu, posisi komite dianggap krusial karena menyangkut kepentingan publik.
Baca Juga: Mentan Pastikan Beras SPHP Rusak Bisa Ditukar Langsung di Bulog
“Proses fit and proper test di DPR diharapkan bisa memastikan yang terpilih benar-benar mampu menjaga kepentingan masyarakat,” tambah Dadan.
Ke depan, DPR akan menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan, sebelum akhirnya menetapkan sembilan anggota komite untuk masa jabatan lima tahun mendatang.***