Redaksi88, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengingatkan pejabat negara untuk membatasi kegiatan di luar negeri. Ia menekankan pentingnya memperbanyak kerja nyata di dalam negeri daripada seminar dan kunjungan luar negeri yang dianggap kurang mendesak.
Prabowo menilai bahwa pejabat, termasuk menteri dan jajarannya, sudah memahami berbagai masalah dalam negeri, sehingga tidak lagi memerlukan studi banding atau kunjungan luar negeri secara berlebihan.
"Kurangi seminar, apalagi itu kunker, studi banding, mau studi apa gitu, lho? Kalian sudah tahu masalahnya, enggak usah terlalu banyak studi-studi," ujar Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, GBK, Sabtu (2/11).
Ia mengakui bahwa pelaksanaan imbauan ini memang tidak mudah, terutama bagi ketua partai politik. Prabowo kemudian membagikan pengalamannya ketika anggotanya meminta izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Beberapa tahun lalu, Prabowo bercerita, ada lima anggota DPRD dari Partai Gerindra di sebuah daerah yang meminta izin untuk melakukan studi banding ke luar negeri, meskipun saat itu ia telah menginstruksikan anggota partainya untuk membatasi perjalanan luar negeri.
"Beberapa tahun lalu, tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Saya enggak sebut daerah mana, pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi," ucap Prabowo.
"Lima anggota DPRD kabupaten datang dan berkata, 'Pak, kami mohon izin karena Bapak kasih larangan ke luar negeri. Kami ini baru terpilih di pulau itu dan seumur hidup belum pernah ke luar negeri, Pak'," sambungnya sambil menirukan perkataan anggota DPRD tersebut.
Prabowo akhirnya mengizinkan mereka, namun dengan penekanan bahwa kesempatan itu adalah yang terakhir.
"Bayangkan, anggota DPRD Kabupaten Gerindra biasanya ketua tani. Kami belum pernah ke luar negeri, ya sudah, ya, kali ini terakhir," jelasnya.
Sebagai ketua umum partai politik, Prabowo mengerti bahwa situasi serupa dihadapi oleh partai lain.
Namun, ia tetap meminta para menteri dan pimpinan partai politik untuk menahan diri dan memprioritaskan penanganan masalah rakyat daripada kunjungan ke luar negeri.