REDAKSI88.com, Bengkulu Utara — Mediasi konflik agraria PT Agricinal yang melibatkan Forum Masyarakat Bumi Pekal dan perusahaan kembali menemui jalan buntu.
Dalam peninjauan langsung ke lokasi perkebunan pada Kamis (14/11/2024), mediasi yang difasilitasi oleh PJ Bupati Bengkulu Utara bersama instansi terkait berakhir tanpa kesepakatan.
Penyebab utamanya, pihak perusahaan gagal menunjukkan dokumen asli yang diminta warga.
Baca Juga: APEC 2024: Prabowo Mengajak Mengolah Sumber Daya Bersama Demi Masa Depan Energi Berkelanjutan
Kekecewaan warga atas hasil mediasi ini memicu aksi lanjutan berupa pemortalan jalan. Kali ini, warga menutup akses jalan perusahaan di lokasi baru dengan material koral sebagai bentuk protes atas sikap PT Agricinal yang dianggap tidak transparan.
Sosri, Ketua Forum Masyarakat Bumi Pekal, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap dugaan permainan antara PT Agricinal dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Utara.
Ia menyoroti bahwa mediasi hanya menghasilkan pemaparan peta Hak Guna Usaha (HGU) lama tanpa dokumen asli seperti yang disepakati sebelumnya.
Baca Juga: Forum Masyarakat Bumi Pekal Ungkap Dugaan Kolusi BPN dengan PT Agricinal
"Kita sudah menyepakati saat dilakukan mediasi pihak perusahaan harus menunjukkan dokumen asli. Namun, nyatanya PT Agricinal tidak dapat menunjukkan dokumen yang kita minta," jelas Sosri dengan nada kecewa. Jumat, (15/11).
Sosri menegaskan bahwa tuntutan warga dalam konflik ini tidaklah berlebihan. Menurutnya, apabila perusahaan mampu menunjukkan dokumen asli yang sesuai dengan fakta di lapangan, warga bersedia mengakhiri aksi protes.
"Kita tidak menuntut banyak. Jika dokumen asli ditunjukkan dan sesuai fakta di lapangan, maka permasalahan ini akan berakhir," tambahnya.
Baca Juga: Klarifikasi Kejaksaan Agung RI, Jaksa Jovi Bachtiar Hadapi Kasus Pidana dan Disiplin
Meskipun mengapresiasi langkah pemerintah yang turun langsung ke lokasi untuk mencoba menengahi konflik, Sosri memastikan bahwa aksi pemortalan akan terus dilakukan hingga tuntutan warga terpenuhi.
"Kita mengapresiasi pemerintah yang telah turun langsung ke lokasi. Namun, permintaan warga hingga kini belum dipenuhi. Oleh karena itu, aksi pemortalan tetap kita lakukan sampai pihak perusahaan menunjukkan dokumen asli," tegasnya.