daerah

Debat Pamungkas Pilkada Benteng 2024, EVIRICO Angkat Persoalan PPPK, Singgung Beban Masyarakat

Sabtu, 23 November 2024 | 21:00 WIB
Pasangan calon (Paslon) Evi Susanti, S.IP, M.AP dan Rico Zaryan Saputra, S.E. (EVIRICO) mengangkat isu terkait proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Foto/Diyan Rapika)

REDAKSI88.com, Benteng- Debat terbuka putaran terakhir Pilkada Benteng 2024 sedikit memanas, acara berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu, diselenggarakan oleh KPU Bengkulu Tengah.
pada Jumat, (22/11).

Pasangan calon (Paslon) Evi Susanti, S.IP, M.AP dan Rico Zaryan Saputra, S.E. (EVIRICO) mengangkat isu terkait proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Paslon nomor urut 02, Evi Susanti dan Rico Zaryan, menyoroti kebijakan terkait PPPK yang dianggap menjadi beban masyarakat.

Baca Juga: Viral! Aksi Ibu-Ibu Pura-Pura Belanja Ternyata Mengutil di Warung Kelontong

Mereka mempertanyakan Paslon nomor urut 01, Rachmat Riyanto, mantan Sekda Bengkulu Tengah, mengenai dugaan adanya biaya tinggi pada proses rekrutmen tersebut.

Paslon EVIRICO mengangkat isu ini karena mereka melihat proses rekrutmen PPPK di Benteng membebankan masyarakat, dengan biaya yang diduga mencapai Rp15 juta hingga Rp25 juta.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan semangat program pemerintah pusat yang seharusnya membantu masyarakat, bukan memberatkan.

Baca Juga: MAMA Awards 2024, Malam Gemilang Musik Global di Dua Benua

Evi Susanti mempertanyakan Paslon nomor urut 01 secara langsung terkait persoalan ini.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa praktik tersebut adalah bentuk pembodohan masyarakat, dan berkomitmen untuk menghapus kebijakan yang membebankan jika terpilih sebagai pemimpin Kabupaten Benteng.

Pada segmen tanya jawab antar Paslon, Evi Susanti dengan tegas menyampaikan kritik terhadap kebijakan PPPK.

Baca Juga: Peran Orang Tua dalam Mendukung Anak Tumbuh Sehat secara Emosional

"Kenapa PPPK di Bengkulu Tengah diberatkan dengan biaya hingga Rp15 juta-Rp25 juta? Ini jelas membebani masyarakat, padahal program ini berasal dari pemerintah pusat," tutur Evi.

Pernyataan ini langsung menyorot perhatian peserta debat dan publik.

Halaman:

Tags

Terkini