REDAKSI88.com, BENGKULU UTARA – Isu dugaan gratifikasi dan pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Utara mengundang perhatian publik.
Praktik yang mencuat dari laporan berbagai sumber ini menimbulkan keresahan, terutama menyangkut pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024.
Indikasi kuat menyebut adanya pemotongan anggaran sistematis di berbagai bidang di Dinas Kesehatan. Dugaan ini semakin menguat setelah sejumlah narasumber internal memberikan pernyataan mengejutkan.
Seorang sumber terpercaya dari lingkungan dinas, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa setiap bidang mengalami pemotongan anggaran sebesar 15 persen. Bahkan, tambahan pemotongan sebesar 5 persen diduga dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
"Tidak hanya di bidang kami, bidang lain juga mengalami pemotongan sebesar 15 persen. Selain itu, PPTK melakukan pemotongan tambahan sebesar 5 persen,” ujar sumber tersebut pada Senin (6/1/2025).
Menurutnya, pemotongan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana taktis kepala dinas, meski kebenarannya masih menjadi tanda tanya besar.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Anik Khasyanti, dengan tegas membantah tudingan tersebut.
"Narasumbernya dari mana? Pastikan dulu kalau itu orang dalam. Sampai hari ini, tidak ada pemotongan seperti yang diberitakan," ujarnya dari ruang kerjanya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai total alokasi anggaran baik dari APBD maupun DAK tahun 2024, Anik bersama Sekretaris Dinas, Welson Hendri, mengaku tidak mengetahui secara rinci.
"Saya tidak tahu," jawab Anik singkat.
Baca Juga: Alvin Lim Tutup Usia, Berikut Sosok dan Perjalanan Kariernya
Meski bantahan telah disampaikan, data yang dihimpun tim jurnalis justru memperkuat dugaan adanya pemotongan anggaran.