Selat Hormuz Memanas, Pramarin Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Kilang Nasional

Syamsu Rizal, Redaksi88
- Minggu, 29 Maret 2026 | 13:00 WIB
Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin), Dr. Datep Purwa Saputra. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin), Dr. Datep Purwa Saputra. (Foto: Istimewa)

REDAKSI88.com – Meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz memicu alarm kewaspadaan bagi ketahanan energi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada jalur logistik laut, gangguan pada pasokan minyak dunia tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin), Dr. Datep Purwa Saputra, mengungkapkan bahwa posisi Indonesia saat ini sangat rapuh karena ketergantungan pada negara tetangga dalam pengolahan minyak. Hal ini disampaikan dalam keterangan resminya pada Jumat (27/3/2026).

"Kita tergantung pada negara tetangga yang hanya mengolah minyak, bukan memproduksi. Ketergantungan ini semakin berbahaya, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama pasokan minyak dunia," jelas Dr. Datep.

Baca Juga: Ketahanan Energi Nasional Rapuh, Pengamat: Cadangan Minyak Indonesia Masuk Kategori Rentan

Menurutnya, ketergantungan pada kilang di Singapura dan Malaysia untuk mengolah minyak mentah dari Timur Tengah adalah ancaman langsung.

Jika jalur Selat Hormuz tertutup akibat konflik, Indonesia akan menghadapi lonjakan harga bahan bakar yang berdampak pada tarif angkut logistik dan memicu inflasi barang pokok di pasar domestik.

“Jika Selat Hormuz terganggu akibat konflik, kita akan langsung terkena dampak buruknya, termasuk lonjakan harga bahan bakar yang mengerek biaya operasional kapal dan menambah beban ekonomi domestik,” ujarnya.

Baca Juga: Bangun 218 Jembatan dalam 75 Hari, Presiden Prabowo: Pemerintah Hadir Hingga ke Dusun Terpencil

Sebagai solusi konkret, Pramarin merekomendasikan empat langkah strategis kepada pemerintah yakni, percepatan pembangunan kilang domestik, pembentukan Strategic Petroleum Reserve (SPR) di lokasi aman, penguatan armada berbendera Indonesia, serta transisi ke bahan bakar alternatif seperti Bio-LNG dan Green Ammonia.

Dr. Datep menegaskan bahwa pembangunan kilang mandiri bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan strategi pertahanan nasional agar Indonesia memiliki kontrol penuh atas pasokan energinya sendiri.

"Ini saatnya Indonesia berhenti bergantung pada luar dan mulai memperkuat energi dari dalam negeri. Kemandirian energi adalah fondasi kedaulatan maritim Indonesia," tegasnya menutup pernyataan.***

Editor: Syamsu Rizal

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Wafat

Sabtu, 18 April 2026 | 13:54 WIB
X