REDAKSI88.com – Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara menyusul polemik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal peristiwa kelam Mei 1998 yang kembali memantik kontroversi di ruang publik.
Ucapan Fadli tentang isu pemerkosaan massal dalam kerusuhan 13-14 Mei 1998 dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk penyangkalan atas tragedi kemanusiaan yang selama ini menjadi bagian dari memori kolektif bangsa.
Pernyataan Fadli tersebut memicu kritik luas, terutama dari para aktivis hak asasi manusia dan pegiat sejarah. Mereka mendesak Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Baca Juga: KPK Awasi SPMB 2025, Temukan Indikasi Suap hingga Manipulasi Data
Meski demikian, Fadli justru menyatakan bahwa dirinya menghargai perhatian publik yang meningkat terhadap sejarah, khususnya periode transisi menuju reformasi.
Menanggapi riuhnya kritik terhadap pernyataan tersebut, Kepala Kantor PCO Istana, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah terkait Mei 1998 yang tengah dilakukan Kementerian Kebudayaan sebaiknya tidak dibebani spekulasi dan asumsi prematur.
“Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.
Baca Juga: Prabowo Bakal Teken Aturan Baru soal Batas Wilayah, Imbas Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut
Ia mengingatkan bahwa penulisan sejarah adalah proses akademik yang memerlukan waktu dan ketelitian. Oleh karena itu, menurut Hasan, masyarakat perlu menahan diri dari perdebatan yang hanya memperkeruh suasana tanpa dasar ilmiah yang memadai.
“Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini, dan untuk nanti kita pantau,” imbuhnya.
Hasan juga memastikan bahwa penyusunan narasi sejarah tersebut melibatkan para ahli yang kredibel di bidangnya. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi, namun dengan pendekatan yang konstruktif dan dialogis.
Baca Juga: Istana Klaim Keputusan Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat, Bukan Daerah
“Kalau ada kritik dan masukan silakan, tapi kalau hanya pergunjingan-pergunjingan di media sosial ya, citra-citra negatif yang seperti yang Anda sebutkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan menekankan pentingnya menyaring informasi yang berseliweran di media sosial. Ia meminta publik agar tidak terjebak dalam narasi yang cenderung bersifat spekulatif dan tidak berbasis fakta sejarah.