Redaksi88.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai yang “paling hijau” dalam sejarah perusahaan.
Dalam rilis resminya pada 28 Mei 2025 lalu, PLN meyebut, dari total 69,5 gigawatt (GW) kapasitas baru yang akan dibangun dalam sepuluh tahun mendatang, 76 persen di antaranya dialokasikan untuk energi terbarukan, mulai dari surya, air, panas bumi, hingga penyimpanan energi.
Di atas kertas, rencana tersebut terlihat ambisius. Memunculkan harapan publik agar Indonesia segera meninggalkan ketergantungan pada batu bara yang identik dengan polusi dan beban kesehatan.
Baca Juga: Jebakan Metana PTBA: Kontradiksi Klaim 'Hijau' di Balik Bisnis Batu Bara Raksasa
Kendati demikian, ketika dicermati lebih dalam, muncul tanda tanya besar, mengapa sebagian besar proyek energi bersih justru baru benar-benar berjalan pada awal 2030-an?
Janji di Ujung Dekade
PLN membagi pembangunan pembangkit baru ke dalam dua fase. Pada lima tahun pertama (2025–2029) hanya sekitar 27,9 GW yang dibangun, sementara pada periode kedua (2030–2034) mencapai 41,6 GW.
Artinya, mayoritas energi terbarukan baru akan masuk ke sistem setelah 2030.
Pola ini menuai kritik mengalir. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menilai rencana tersebut masih terlalu ramah terhadap energi fosil.
Hingga 2034, pembangkitan listrik dari batu bara dan gas justru diproyeksikan naik lebih dari 40 persen dibanding 2024, termasuk tambahan 16,6 GW pembangkit fosil baru.
“Ketergantungan pada fosil tetap berlanjut,” tulis laporan CREA dalam laman resminya, dikutip Selasa, 24 September 2025.
Ambisi dan Realitas
Pemerintah sejatinya telah menggaungkan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 320 triliun.
Kesepakatan ini mencakup janji puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan target bauran energi terbarukan 44 persen pada tahun yang sama.