Telisik Persoalan 2 Desa di Bogor yang Terancam Dilelang Gara-Gara Kredit Macet

Redaksi88.com – Belakangan tengah ramai diperbincangkan publik mengenai isu pelelangan sejumlah desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam rapat audiensi bersama pimpinan DPR RI dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Yandri menekankan perlunya langkah tegas pemerintah dan DPR untuk mencegah pelelangan dua desa tersebut.

Baca Juga: Promedia Sukses Gelar CoreLab 2025 di Unesa, Ajang Mahasiswa Tingkatkan Skill Bikin Konten di Era Digital

Desa Sukamulya dan Sukaharja di Ujung Tanduk

Yandri menyebutkan, desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur, Bogor. 

Menurut Yandri, kedua desa ini berdiri sejak 1930, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun kini justru terancam hilang akibat persoalan utang perusahaan.

"Ada 2 desa sekarang, di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang, Pak Dasco," ujar Yandri.

Baca Juga: Surat Resmi FIFA Pastikan Erick Thohir Boleh Rangkap Jabatan Menpora dan Ketum PSSI

Ia menuturkan, masalah bermula sejak 1980 ketika sebuah perusahaan mengagunkan tanah desa ke bank. 

Kredit macet yang terjadi kemudian membuat tanah itu masuk ke dalam proses lelang.

"Desa ini berdiri tahun 1930, sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelangnya," jelasnya.

Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan

Lebih jauh, politisi PAN itu juga menyoroti persoalan ribuan desa lain yang berstatus berada di kawasan hutan. 

Yandri menyebut bahwa ada sekitar 3.000 desa dengan kondisi serupa, meski warganya secara administratif sah, memiliki KTP, dan ikut pemilu.

Baca Juga: Membongkar Kasus Cium Kening di Unsri: Dari Video Viral hingga Sanksi Organisasi