Redaksi88.com – Lampu-lampu jalan di Jakarta menyala terang setiap malam, mal dan gedung perkantoran pun seakan tak pernah kehabisan pasokan listrik.
Namun, di balik cahaya berlimpah itu, PLN justru malah menghadapi persoalan besar.
Bukan karena listriknya kurang, melainkan karena listrik… kebanyakan.
Fenomena kelebihan pasokan atau oversupply ini sudah menghantui PLN sejak 2015.
Menurut laporan Transisi Energi Berkeadilan yang terbit pada Agustus 2025, surplus listrik pada 2024 mencapai 37,6 ribu gigawatt-jam (GWh).
Angkanya memang terdengar teknis, tapi dampaknya pun tidak main-main. “Kerugian operasional PLN ditaksir mencapai Rp 44,1 triliun pada 2024,” tulis laporan tersebut, seperti dikutip pada 25 September 2025.
Sengkarut Skema Kontrak PLN
Salah satu akar masalah adalah skema kontrak PLN dengan pembangkit swasta yang mewajibkan perusahaan membeli listrik, mau dipakai atau tidak.
“Jadi meski listrik itu akhirnya tidak terserap, PLN tetap harus bayar,” kata Alexandra Aulianta, peneliti Trend Asia, dalam opini yang dipublikasikan Katadata pada 24 Juni 2024.
Baca Juga: Jebakan Metana PTBA: Kontradiksi Klaim 'Hijau' di Balik Bisnis Batu Bara Raksasa
Kerugiannya pun fantastis, bayangkan saja, untuk setiap 1 gigawatt listrik yang tidak terpakai, PLN bisa kehilangan hingga Rp 3 triliun.
Artinya dengan kelebihan sekitar 6 GW saja, potensi kerugian bisa tembus Rp 18 triliun.
“Uangnya betul-betul terbuang, sementara masih ada ribuan desa yang bahkan belum berlistrik,” ujar Alexandra.
Kondisi ini kian terasa ironis. Data Trend Asia mencatat ada sekitar 4.400 desa di pelosok Indonesia yang masih gelap gulita.