Secara rinci, Menteri HAM RI itu menyebutkan penambahan staf yang terjadi di lingkungan kementeriannya.
Pada tahun 2024, total pegawai di tingkat pusat sebanyak 188 pegawai yang terdiri atas 1 direktur jenderal, 6 pimpinan tinggi pratama, 9 jabatan struktural, 92 orang jabatan fungsional, 66 pelaksana, dan 14 PPK.
"Yang 188 (pegawai) ini, untuk belanja pegawai Rp14 miliar," ungkap Menteri HAM RI itu dalam kesempatan yang sama.
Kemudian, Pigai mengungkap rancangan struktur organisasi terbarunya di Kementerian HAM di tingkat pusat yang memiliki 762 pegawai.
Baca Juga: Bongkar Kongkalikong, Kemelut Kerjasama Media di Diskominfo Bengkulu Utara
Struktur organisasi itu meliputi menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal instrumen dan penguatan HAM, dan direktur jenderal pelayanan dan kepatuhan HAM.
"Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi, struktur sudah saya siapkan," tegas Pigai.
Dengan demikian, Menteri HAM RI itu membeberkan kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawainya yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
"Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,002 triliun," tandasnya.
Perlu Anggaran Rp8,3 Triliun Buat Program Desa
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga mengajukan program Rp100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM ke warga RI.
Menteri HAM RI itu memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun dengan perkiraan jumlah desa di Indonesia yang mencapai 83 ribu.
"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan, kami siapkan," kata Pigai di rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
"Jika satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta, maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp8,3 triliun," tegasnya.