"Nomor pengaduan Mas Wakil Presiden 081117042207 ternyata tidak aktif per pukul 08.41 WIB. Padahal ini sudah jam kerja," ujar seorang warganet dengan akun X @JhonSitorus_18, pada Senin, 11 November 2024.
Terkait kontak WhatsApp yang tidak aktif itu, warganet menilai platform itu bermasalah seperti di masa pemerintahan Jokowi.
"Program bermasalah seperti Bapaknya (Jokowi)," ungkap warganet melalui akun X @NutiHandayani.
"Itu jebakan, nggak tahu kelakuannya semua WhatsApp masuk, disitulah data-data discreening, dijadikan bahan olahan," terang @DwiPakerti.
Di sisi lain, adanya layanan pemerintah menggunakan platform digital juga menunjukkan latahnya pemerintah terhadap digitalisasi.
Sebab, aplikasi layanan pemerintah yang sebenarnya ditujukan agar memudahkan masyarakat, justru dibuat bingung dengan semakin banyaknya aplikasi yang dirilis oleh pemerintah.
Ratusan Ribu Aplikasi 'Layanan' Pemerintah RI Bikin Anggaran Boros
Menteri Keuangan (Menkeu) di era Gibran dan Jokowi, Sri Mulyani pernah mengeluhkan ribuan aplikasi yang tidak semuanya tidak berfungsi secara efektif.
"Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi, kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan berbeda di Bali, pada Senin, 11 Juli 2022 lalu.
Menurutnya, tidak efektifnya penggunaan ribuan aplikasi itu membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien.
"Aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi," tandasnya.***