Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa fokus utama adalah wilayah-wilayah dengan tingkat kekurangan gizi tinggi.
“Daerah-daerah yang masih masuk kategori miskin dan kekurangan gizi menjadi prioritas utama. Kami memastikan dapur umum tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Harapan Pengamat: Efisiensi dan Transparansi
Program MBG dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pengelolaannya memerlukan perhatian khusus agar tidak menjadi ladang korupsi baru.
Para pengamat berharap pemerintah serius mempertimbangkan skema desentralistik untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***