Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa fokus utama adalah wilayah-wilayah dengan tingkat kekurangan gizi tinggi.
“Daerah-daerah yang masih masuk kategori miskin dan kekurangan gizi menjadi prioritas utama. Kami memastikan dapur umum tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Harapan Pengamat: Efisiensi dan Transparansi
Program MBG dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pengelolaannya memerlukan perhatian khusus agar tidak menjadi ladang korupsi baru.
Para pengamat berharap pemerintah serius mempertimbangkan skema desentralistik untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***
Artikel Terkait
PPN 12 Persen Batal, Dua Kolom Baru di STNK, Beban Baru atau Solusi?
Catatan Kelam Dua Kasus Pelecehan Turis Mancanegara di Indonesia
Sorotan Internasional, Pelecehan Turis dan Praktik Prostitusi di Bali, Ada Apa dengan Pariwisata Kita?
HMPV Merebak di China, Akankah Virus Ini Menjadi Ancaman Global seperti COVID-19?
Prabowo Subianto Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Paling Berpengaruh 2025