REDAKSI88.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus mengalami dampak signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan ini membuat program vokasi berada dalam tekanan berat.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengakui bahwa kondisi pendidikan vokasi saat ini sangat terdampak. "Vokasi memang sangat tertekan sekali," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jumat 14 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, Suharti menyampaikan bahwa anggaran Ditjen Vokasi awalnya berjumlah Rp1,927 triliun. Namun, setelah pemangkasan, jumlahnya turun menjadi Rp1,408 triliun, menyisakan Rp519 miliar saja.
Baca Juga: Begini Cara Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas saat Ulang Tahun, Tanpa BPJS!
Salah satu yang paling terkena dampak adalah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Anggarannya turun drastis dari Rp1,195 triliun menjadi Rp132,4 miliar. Dana ini akan digunakan untuk delapan program utama, termasuk SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK).
"SMK-PK itu baru bisa menyediakan Rp15 miliar, turun dari Rp528 miliar tahun yang lalu," ungkap Suharti. Berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi lainnya juga mengalami pengurangan signifikan.
Program yang Terpangkas
Beberapa program yang terkena pemangkasan meliputi sertifikasi kompetensi siswa SMK dan magang luar negeri. Awalnya dialokasikan Rp65,036 miliar untuk 100.750 orang, tetapi seluruh anggaran ini diblokir, membuat targetnya dihapus.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Arab Saudi Melarang Anak-anak Ikut Ibadah Haji Mulai 2025
Pengembangan SMK Pusat Keunggulan awalnya dirancang untuk 1.178 SMK dengan anggaran Rp528,678 miliar. Namun, setelah pemangkasan Rp513,678 miliar, hanya tersisa Rp15 miliar untuk 15 SMK saja.
Pengembangan Teaching Factory di SMK juga terdampak. Dari target awal 450 SMK dengan anggaran Rp156,831 miliar, setelah pemangkasan Rp102,686 miliar, hanya 184 SMK yang bisa terlaksana dengan Rp39,145 miliar.
Peningkatan kualitas SMK non-PK yang semula ditargetkan untuk 312 SMK dengan anggaran Rp74,637 miliar kini hanya mencakup 63 SMK dengan Rp15 miliar, setelah pemotongan Rp59,637 miliar.
Program pembinaan kemitraan dan penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) juga terdampak. Sebelumnya ada Rp40,446 miliar untuk 192 lembaga, tetapi seluruh anggaran ini diblokir, sehingga programnya ditiadakan.
Baca Juga: Internet Murah untuk Semua, Komdigi Gandeng Operator untuk Layanan BWA 100 Mbps
Respon DPR RI dan Langkah Kemendikdasmen
Pemangkasan anggaran ini mendapat perhatian serius dari Komisi X DPR RI. Anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dalam membekali lulusan dengan keterampilan relevan untuk masa depan.