REDAKSI88.com, KALTIM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak akan menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," kata Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, dikutip dari Antara, Sabtu 15 Februari 2025.
Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan tahap kedua akan mencakup perkantoran legislatif dan yudikatif yang dijadwalkan dimulai pada April 2025. Hal ini sejalan dengan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Hantam SMK dan Pendidikan Vokasi, Pelatihan Penting Terancam
Selain itu, proyek tahap kedua juga akan mencakup pembangunan kantor perbankan dan proyek investasi lainnya.
"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," ujarnya.
Sementara itu, pelelangan untuk pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, sistem penyediaan air minum, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), dan multi-utility tunnel (MUT) masih berlangsung.
"Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," jelas Basuki.
Ia juga memastikan bahwa seluruh pegawai OIKN akan mulai berkantor penuh di Nusantara pada Maret 2025.
Baca Juga: Begini Cara Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas saat Ulang Tahun, Tanpa BPJS!
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya
Kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Arab Saudi Melarang Anak-anak Ikut Ibadah Haji Mulai 2025
Klarifikasi Jokowi soal Isu Mangkraknya IKN
Terkait isu yang menyebut pembangunan IKN berisiko mangkrak, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Pembangunan IKN merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang.