Prabowo Janji Hapus Outsourcing di Hari Buruh, Antara Mimpi Kesejahteraan Pekerja dan Realitas Kepentingan Investor

REDAKSI88.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik outsourcing yang banyak digunakan perusahaan di Indonesia.

Dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh 2025, ia menyatakan keinginannya untuk menghapus sistem tersebut.

Langkah penghapusan outsourcing akan menjadi prioritas pertama Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah lembaga baru yang akan segera dibentuk.

Baca Juga: Dari Podium Hari Buruh, Prabowo Serukan Dukungan untuk RUU Perampasan Aset yang Tertunda

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari, bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujar Prabowo di panggung utama aksi Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Meski berkomitmen menghapus outsourcing, Prabowo mengakui pentingnya mempertimbangkan kepentingan pelaku bisnis dan investor.

"Tapi kita harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga," tegasnya.

Baca Juga: Anak Miskin Ekstrem Punya Harapan! Sekolah Rakyat Buka Pintu Lebar dengan Kurikulum Fleksibel

Menurutnya, investasi sangat vital karena tanpanya, lapangan pekerjaan tidak akan tercipta.

"Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja, jadi kita harus bekerja sama dengan mereka," tambahnya.

Prabowo berencana segera menggelar pertemuan antara perwakilan serikat buruh dan perusahaan untuk membahas langkah konkret.

"Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama," jelasnya.

Baca Juga: Warga Padang Jaya Keluhkan Aroma Limbah Pabrik Kelapa Sawit, Humas PT BBS Bungkam

Akar Outsourcing di Indonesia

Sistem outsourcing mulai diterapkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.