Dugaan Perundungan Siswa, Gubernur Jabar Nonaktifkan Kepala SMAN 6 Garut Selama Proses Investigasi

Redaksi88.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas menyusul kematian siswa SMAN 6 Garut, Priya Nailuredha Thoriq (PN), yang diduga mengakhiri hidupnya akibat perundungan di lingkungan sekolah.

PN ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 14 Juli 2025 lalu. Kabar duka ini menggemparkan publik, terlebih muncul dugaan bahwa tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa putus asa karena mengalami perundungan.

Merespons hal ini, Gubernur Dedi segera turun tangan dan mengupayakan mediasi antara pihak sekolah dan keluarga almarhum untuk mencari kejelasan atas peristiwa tragis ini.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ambil Langkah Mediasi Terkait Kematian Siswa SMAN 6 Garut

"Kita sudah pertemuan, antara pihak kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan guru fisika dengan keluarga," ujar Dedi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis, 17 Juli 2025.

Namun, proses mediasi belum menghasilkan titik temu, karena masing-masing pihak meyakini bahwa mereka berada di pihak yang benar.

"Karena dua-duanya merasa benar, kita mau langsung direkonsiliasikan. Maka kita menempuh jalur investigasi," lanjutnya.

Baca Juga: Momen Ketua RT Gen Z di Jakut Tolak Amplop Dedi Mulyadi, Pilih Tetap Ikhlas Mengabdi untuk Warga

Untuk menggali fakta secara objektif, Dedi telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat melakukan penyelidikan menyeluruh.

"Saya sudah menugaskan kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan investigasi," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Gubernur Jabar memutuskan untuk menonaktifkan sementara Kepala SMAN 6 Garut selama proses investigasi berlangsung.

Baca Juga: Eksepsinya Ditolak Hakim, Nikita Mirzani Legowo: Nggak Apa-apa

"Untuk mewujudkan seluruh rangkaian ini secara transparan maka kepala sekolah dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai," kata Dedi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan perlindungan psikologis dan keselamatan peserta didik di lingkungan sekolah.***