Prabowo Umumkan Tunjangan Anggota DPR Akan Dicabut dan Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Ibrahim Shiddiq, Redaksi88
- Senin, 1 September 2025 | 10:07 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan penyesuaian tunjangan DPR dan moratorium kunjungan luar negeri.  (Youtube/Sekretariat Presiden)
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan penyesuaian tunjangan DPR dan moratorium kunjungan luar negeri. (Youtube/Sekretariat Presiden)

Redaksi88.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang diambil pimpinan DPR sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan bersama sejumlah ketua umum partai politik di Istana, Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo menegaskan bahwa parlemen telah berkomitmen melakukan penyesuaian kebijakan terkait fasilitas bagi anggota dewan.

Menurut Presiden, laporan dari pimpinan DPR menyebutkan adanya kebijakan baru yang mengatur besaran tunjangan dan perjalanan dinas luar negeri.

Baca Juga: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi DPR RI Mulai 1 September 2025

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret untuk memperkuat kinerja lembaga legislatif sekaligus memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Dengan penyesuaian tunjangan, DPR diharapkan lebih fokus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. 

Baca Juga: Gen Z di Era Gig Economy: Fleksibel Bekerja, tapi Masih Sulit Mengatur Keuangan

Sementara moratorium perjalanan luar negeri mencerminkan komitmen DPR dalam mengatur prioritas kerja yang lebih tepat sasaran.

Prabowo juga menambahkan bahwa selain langkah dari DPR, partai politik turut mengambil tindakan tegas terhadap kader mereka yang duduk di parlemen.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing," kata Prabowo.

Baca Juga: Peter Zaffino dan Kebangkitan AIG: Cara Sang CEO Menghidupkan Kembali Perusahaan yang Nyaris Tumbang

Keputusan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi politik antara pemerintah, DPR, dan partai politik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.***

Editor: Ibrahim Shiddiq

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X