Alasan di Balik Pembentukan Reformasi Polri: Muncul Tim Transformasi dan Tantangan Implementasi

Redaksi88.com – Tranformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan sebagian publik Tanah Air.

Perhatian itu berangkat dari sejumlah catatan tentang citra Polri yang menimbulkan pertanyaan serius terkait sejauh mana lembaga ini benar-benar mampu bertransformasi, atau sederhananya, berubah menjadi lebih baik.

Terkini, Polri telah resmi mengumumkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. 

Baca Juga: Mahfud MD Bersedia Bergabung dengan Komite Reformasi Polri, Istana Respons Positif

Gugus tugas non-struktural ini digagas langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan misi besar mempercepat reformasi, baik dari sisi struktur organisasi maupun kultur kerja kepolisian.

Langkah tersebut bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Polri telah meluncurkan konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai arah pembaruan. 

Namun, implementasinya di lapangan tak lepas dari berbagai persoalan.

Terkait hal itu, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menyebut bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan dengan belajar dari masa lalu.

Baca Juga: Realisasi Dana Desa Bengkulu Utara Capai 77 Persen, Rp39,5 Miliar Tahap II Siap Digunakan Desa

“Transformasi ini adalah keberanian untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, menghadapi tantangan dan harapan masyarakat di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Dwilaksana dalam pernyataan resminya, Selasa, 23 September 2025.

Lantas, apa sebenarnya yang melatarbelakangi pembentukan tim Reformasi Polri ini, dan bagaimana tantangan implementasinya? Berikut ulasan selengkapnya.

Fokus Kerja: Dari Struktur ke Kultur

Berdasarkan penelusuran yang didapat, tim ini memetakan agenda pada tiga pilar utama. 

Pertama, reformasi struktural dengan mendorong organisasi Polri menjadi lebih efisien dan responsif. 

Kedua, reformasi kultural yang diarahkan untuk membentuk karakter polisi humanis dan profesional.