Pemerintah Kabupaten Lebong Komitmen Laksanakan Efisiensi APBD 2025 Berdasarkan Instruksi Presiden dan Mendagri

REDAKSI88.com - Kabupaten Lebong tengah melaksanakan penyesuaian anggaran secara ketat menyusul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Sekda Lebong Nomor 900/142/BKD/2025 tertanggal 11 April 2025 yang mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.

Pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Bappeda Lebong akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini. OPD yang terlambat atau tidak mematuhi instruksi dapat dikenakan sanksi administratif.

Baca Juga: Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lebong Gelar Muscab, Elva Susanti Nasution Terpilih sebagai Ketua Baru

Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, mengurangi pemborosan, dan memastikan alokasi dana tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Lebong.

Berikut langkah-langkah yang wajib dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Membatasi belanja kegiatan seremonial, seperti kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD, Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh OPD.

Baca Juga: Bupati Lebong Azhari Resmi Buka Muscab Ke V IBI dengan Tema Transformasi Pelayanan Kebidanan Berbasis Bukti

Membatasi belanja honorarium dengan ketat sesuai standar harga satuan regional, dan memangkas belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik, bukan berdasarkan alokasi tahun sebelumnya, dan selektif dalam pemberian hibah (uang, barang, atau jasa) kepada kementerian/lembaga.

Menyesuaikan belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), dan mengidentifikasi belanja berdasarkan kebutuhan riil untuk capaian output sub-kegiatan.

Memprioritaskan belanja pokok dibanding belanja penunjang, dengan mempertimbangkan urgensi dan kualitas, serta berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BKD dan Bappeda) untuk teknis pelaksanaan.***