REDAKSI88.com – Aroma dugaan monopoli anggaran publikasi kegiatan DPRD Bengkulu Utara menyeruak.
Sejumlah media online lokal mengaku terpinggirkan dari daftar kerja sama, sementara kabar tentang adanya “jalur titipan” dalam pembagian dana kian santer terdengar.
Para pengelola media menyebut mekanisme pembagian anggaran publikasi jauh dari kata transparan dan terkesan berpihak pada kelompok tertentu.
Baca Juga: Pidsus Kejari Bengkulu Utara Masih Memburu Fakta Jejak Skandal Pemotongan Dana Kesehatan
“Ada perbedaan nilai kerja sama dan jatah publikasi antar media, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali,” ungkap seorang pemilik media lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin 11 Agustus 2025.
Informasi serupa disampaikan sumber lain yang menduga alokasi anggaran sengaja diarahkan hanya kepada media tertentu.
“Jalur titipan” disebut-sebut menjadi pintu masuk bagi pihak yang ingin mendapat porsi anggaran. Beberapa pelaku media bahkan mengaku sama sekali tidak menerima dana publikasi.
Baca Juga: Mantan Ketua KPK Abraham Samad Pastikan Hadir dalam Pemeriksaan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Bengkulu Utara belum memberikan penjelasan resmi soal mekanisme distribusi anggaran maupun bantahan atas dugaan praktik monopoli ini.
Upaya konfirmasi kepada sejumlah pejabat terkait terus diupayakan, namun hingga kini pintu klarifikasi masih tertutup rapat.***
Artikel Terkait
Liu Jingkang, Miliarder Sekaligus Pendiri Kamera Aksi Insta360 Cetak Rekor IPO di Usia 33 Tahun
Terbentur Agenda 17 Agustus, Pengacara Roy Suryo Cs Minta Penundaan Pemeriksaan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Bukan Mangkir
BEI Targetkan 1.200 Perusahaan IPO pada 2029, Bidik Valuasi Rp20 Ribu Triliun
Mantan Ketua KPK Abraham Samad Pastikan Hadir dalam Pemeriksaan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Pengadilan Militer Palembang Vonis Hukuman Mati Kopda Bazarsah atas Penembakan 3 Polisi di Lampung
Pidsus Kejari Bengkulu Utara Masih Memburu Fakta Jejak Skandal Pemotongan Dana Kesehatan