REDAKSI88.com, Bengkulu Utara- Anggaran miliaran rupiah dari pemerintah pusat untuk program pencegahan stunting di Bengkulu Utara, yang digelontorkan sejak 2021 hingga 2023, kini menjadi sorotan.
Program yang seharusnya transparan dan akuntabel ini diduga berjalan tanpa publikasi data penerima yang memadai.
Pemerintah daerah dituntut memberikan kepastian mengenai penerima manfaat program ini melalui skema by name by address yang akurat, yang sampai saat ini belum terlihat jelas.
Baca Juga: Meski di AS, Prabowo Langsung Gelar Rapat Virtual Sikapi Erupsi Gunung Lewotobi
Hingga kini, tidak diketahui pasti berapa jumlah keluarga rawan stunting yang menerima bantuan dana stunting di Bengkulu Utara.
Berdasarkan informasi lapangan, penyaluran program hanya mencakup sejumlah wilayah di dapil 4, meliputi Kecamatan Putri Hijau, Ketahun, Ulok Kupai, Pinang Raya, dan Napal Putih. Namun, bagaimana dengan daerah lainnya?
Hampir 30 persen Dana Desa Dialokasikan untuk Stunting
Sebagian besar kepala desa di Bengkulu Utara mengakui bahwa 30 persen dari Dana Desa mereka dialokasikan untuk pencegahan stunting.
Langkah ini merujuk pada Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
Baca Juga: Prabowo Temui Biden, Bahas Penguatan Kerja Sama hingga Situasi Gaza
Namun, penyaluran dana tersebut berbeda-beda, beberapa desa terang-terangan menunjukkan data penerima bantuan stunting, sedangkan desa lain tidak menyalurkan dana karena alasan tidak adanya keluarga rawan stunting di wilayahnya.
Bantuan dan Penggunaan Anggaran Dipertanyakan
Yang menjadi sorotan adalah minimnya transparansi dari Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran stunting.
Laporan dari masyarakat menunjukkan anggaran tersebut lebih banyak terserap untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas, yang dinilai jauh dari sasaran pokok penanganan stunting.
Apakah dana ini benar-benar sampai ke tangan keluarga yang membutuhkan? Publik mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan dan efektivitas penggunaan anggaran oleh Pemda.
Desakan Penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum
Melihat situasi ini, tuntutan agar aparat penegak hukum memeriksa penggunaan dana stunting semakin menguat. Ada kekhawatiran serius mengenai arah dan efektivitas alokasi anggaran yang besar ini.