Redaksi8.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti fenomena anomali atau kelainan harga beras yang semakin mahal di pasaran, meski pemerintah tengah menggencarkan program penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah berpengalaman menjalankan program SPHP sejak 2022.
Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini harga beras belum juga terkendali.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Minuman Pagi yang Bisa Bantu Bakar Lemak Perut, Menurut Ahli Gizi
“Sejak 2022 sampai 2025, kita sudah terbiasa menyalurkan SPHP. Tapi baru tahun ini, meski sebulan dijalankan, harga tetap naik,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang ditayangkan melalui YouTube Kemendagri, Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut Tomsi, biasanya operasi pasar Bulog hanya membutuhkan waktu dua pekan untuk menekan harga beras.
Namun, tahun ini berbeda karena harga tetap melambung meski program SPHP sudah berjalan sebulan penuh.
Baca Juga: Parfum EDP Lebih Mahal tapi Wanginya Tahan Lama, Cocok untuk Aktivitas Seharian
“Tahun lalu dua minggu saja harga langsung turun. Sekarang sudah sebulan jalan, bukannya turun malah naik,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Tomsi meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperluas penyaluran beras SPHP agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan harga kembali terkendali.
Program SPHP 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Desember, dengan target total penyaluran mencapai 1,3 juta ton.
Berdasarkan perhitungan Kemendagri, distribusi idealnya sebesar 216 ribu ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.
Namun, data Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran hingga saat ini baru mencapai 38.811 ton, atau sekitar 2,94 persen dari target.