Minyak Dunia Tembus 116 Dolar AS, APBN 2026 Terancam Beban Subsidi

REDAKSI88.com – Lonjakan harga minyak mentah global yang menyentuh level tertinggi dalam dua minggu terakhir menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Pada Senin (30/3/2026) pagi, harga minyak mentah Brent meroket lebih dari 3 persen hingga menembus angka 116 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi makro pemerintah.

Kenaikan harga yang telah mencapai hampir 60 persen ini dipicu oleh eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran. Situasi ini memaksa berbagai negara di dunia mengadopsi langkah darurat penghematan energi.

Baca Juga: 2026 Pasca Lebaran: IHSG Terjegal Krisis Hormuz, Risiko Stagflasi Mengintai Pasar Keuangan

Ancaman terbesar saat ini tertuju pada potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur yang dilewati sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi memperingatkan bahwa angka 116 dolar AS tersebut sudah jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang hanya dipatok sebesar 82 dolar AS per barel. Selisih yang lebar ini diprediksi akan membuat beban subsidi dan kompensasi energi membengkak hebat.

“Kalau harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu lama, maka APBN akan menghadapi tekanan yang sangat berat. Seluruh skema subsidi BBM, LPG, dan listrik didesain dengan asumsi harga yang jauh lebih rendah,” ujar Noviardi, Senin (30/3/2026).

Baca Juga: Ekonomi Lebaran 2026 Melejit, Perputaran Uang Tunai Tembus Rp1.370 Triliun

Potensi Lonjakan Anggaran Subsidi

Pemerintah sebelumnya mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi tahun 2026. Namun, Noviardi mengestimasi angka tersebut bisa membengkak hingga menembus Rp400 triliun jika konflik Timur Tengah memburuk dan subsidi tidak tepat sasaran.

Hal ini dikhawatirkan akan mempersempit ruang fiskal negara. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terancam tersedot habis hanya untuk menahan kenaikan harga energi domestik.

Indonesia dinilai sangat sensitif terhadap gejolak ini karena ketergantungan impor yang tinggi, terutama LPG yang mencapai 6,9 juta ton dari total kebutuhan 8,7 juta ton. Dampak lanjutannya diperkirakan akan memukul sektor logistik dan harga pangan.

Baca Juga: Banjir Sumatra Tak Ancam Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Cadangan Pembiayaan

“Daerah-daerah luar Jawa akan paling cepat merasakan dampaknya karena biaya distribusi mereka lebih tinggi. Kalau BBM naik, maka harga beras, cabai, hingga tarif angkutan bisa naik hampir bersamaan,” tambah Noviardi.

Menyikapi krisis ini, pemerintah didesak segera menyiapkan langkah darurat, mulai dari memperbesar cadangan energi nasional, mempercepat diversifikasi impor, hingga menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah hingga memastikan distribusi BBM dan pangan tidak terganggu.