Redaksi88.com – Dana tabungan hari tua (THT) atau dana pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) mulai menjadi perhatian serius sebagian publik di Tanah Air.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mencatat ancaman kekurangan dana akibat meningkatnya klaim pensiunan di masa mendatang.
Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didalamnya disebutkan, mayoritas program jaminan sosial di bawah pengelolaan Taspen masih di zona aman.
Baca Juga: Mengupas Perbedaan Passion Economy vs Creator Economy, Hobi Bisa Jadi Sumber Cuan
Rasio likuiditas tercatat di atas 100 persen, cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Namun, program THT justru menunjukkan tren penurunan likuiditas.
Hal ini dipicu oleh dominasi peserta Taspen yang kini berusia 40 sampai 50 tahun.
Dalam beberapa tahun kedepan, kelompok tersebut akan memasuki masa pensiun sehingga jumlah klaim diperkirakan melonjak tajam.
"Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40 sampai 50 tahun," tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin, 25 Agustus 2025.
Pemerintah menegaskan, skema pembiayaan pensiun pay-as-you-go yang bersumber dari APBN relatif aman.
Baca Juga: Langkah Awal Strategi Investasi Saham di 2025: Fokus pada Konsistensi, Bukan Besarnya Modal
Namun demikian, potensi risiko tetap ada, terutama terkait investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang sangat bergantung pada stabilitas pasar keuangan.
"Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati-hati," demikian bunyi dokumen itu.
Ancaman ini bukan semata persoalan administrasi. Jika tidak diantisipasi, membengkaknya klaim dapat menambah beban APBN karena pemerintah harus menutupi kekurangan dana Taspen.
Sementara itu, program lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dinilai masih aman.