Risiko utama tetap datang dari program THT yang menjadi tumpuan pembayaran pensiun ASN.
Kondisi tersebut membuat pemerintah menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema THT.
Kebijakan baru dianggap perlu untuk menjaga keberlangsungan dana pensiun ASN dalam jangka panjang.
Dokumen Nota Keuangan juga mengungkapkan mayoritas investasi Taspen ditempatkan pada obligasi negara sebesar 66,7 persen, disusul deposito 21,3 persen, dan instrumen lain seperti reksa dana serta saham 12 persen. Komposisi tersebut dinilai aman, namun belum cukup untuk menekan risiko THT.
"Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal masa depan," tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
Baca Juga: Bulog Ungkap Stok Beras Pemerintah Capai 3,91 Juta Ton, Siap Disalurkan untuk Bantuan Pangan
Reformasi ini dinilai bukan hanya melindungi keuangan negara, tetapi juga memastikan hak-hak pensiunan ASN tetap terjamin meski klaim diperkirakan melonjak dalam beberapa tahun ke depan.***