PHK Massal PT Sritex, Ribuan Karyawan Resmi Diberhentikan, Pemerintah Beri Respons

"Jadi JHT supaya segera cair," tambahnya.

Widada juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang sempat terjadi sebelumnya dan berharap tidak ada keterlambatan dalam pencairan gaji bulan terakhir.

"Biasanya kan molor-molor, kemarin molor delapan hari. Yang molor gaji bulan Februari, tapi ya terus dibayarkan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini jumlah karyawan PT Sritex yang terdata mencapai 6.660 orang. Pengisian surat PHK juga diperlukan untuk mengurus jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pesangon.

"Karyawan sudah menerima surat PHK untuk mencari jaminan kehilangan pekerjaan, pesangon kan juga harus terdata. Tapi ini belum selesai kok," tuturnya.

Respons Pemerintah terhadap Isu PHK Massal

Menanggapi maraknya PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah selalu berusaha mencegah terjadinya PHK.

"Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK. Nanti kita lihat, ini saya lagi dengar, nunggu laporannya seperti apa (dari KFC yang mau PHK)," ujar Yassierli di Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa PHK harus menjadi langkah terakhir dan perusahaan tidak bisa sembarangan mengambil keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan regulasi yang berlaku.

“Bukan dipastikan. Secara undang-undang, PHK itu langkah terakhir. Nah, kita mau cek itu,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut bahwa sektor pariwisata juga ikut terdampak akibat efisiensi anggaran pemerintah. 

Beberapa pelaku usaha perhotelan bahkan mempertimbangkan opsi PHK untuk menyesuaikan kondisi keuangan mereka.

“Kami sudah berkoordinasi dengan PHRI, memang ada dampak, tapi kami rasa itu akan sementara. Kalau pembicaraan kami sih belum ada rencana PHK, nanti kami akan klarifikasi lagi dengan mereka,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menghindari PHK sebanyak mungkin, meskipun tetap harus memantau kondisi industri secara menyeluruh.

"Ya, secara umum pemerintah tidak ingin ada PHK. Itu sudah jadi komitmen pemerintah," ujar Faisol.

“Memang sekarang kami lagi monitor semuanya, supaya keinginan pemerintah itu betul-betul bisa bersama-sama dengan kondisi industri,” jelas Faisol.***