Ingatkan Kader Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Ada Kerja Partai Golkar dalam Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

Redaksi8.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengingatkan seluruh kader untuk terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, terlebih sebagai partai pengusung sekaligus pemenang pertama di koalisi.

“Partai Golkar sebagai partai pengusung dan partai pemenang pertama di koalisi, berkewajiban untuk menjaga dan mengawal pemerintahan ini,” ujar Bahlil dalam sambutan virtual pada acara Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) 4 Partai Golkar di Tangerang, Banten, Minggu, 10 Agustus 2025.

Baca Juga: Tom Lembong Ajak Jadikan Kasusnya sebagai Momentum Berbenah usai Penuhi Undangan Komisi Yudisial

Menurutnya, sikap politik Partai Golkar terhadap pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara.

Bahlil juga menyinggung data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen, dan mengaitkannya dengan kontribusi Golkar.

“Hari ini pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, 5,12 persen, ini tidak lepas dari kerja-kerja besar pemerintah yang di dalamnya juga ada kerja Partai Golkar di eksekutif maupun legislatif,” ungkapnya.

Baca Juga: Legislator Desak Pengawasan Tempat Hiburan Malam Diperketat usai Terungkapnya Kasus Eksploitasi Remaja di Jakarta Barat

“Ini kita apresiasi, karena itu ke depan, kita sama-sama terus dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran dalam menyukseskan program Asta Cita,” tambahnya.

Menteri ESDM itu juga memaparkan sejumlah program Asta Cita yang dinilai penting untuk didukung Golkar, di antaranya persoalan pangan, koperasi, penyediaan makan bergizi, listrik desa, dan program strategis lainnya.

Sementara itu, capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen tersebut menjadi perbincangan publik. 

Baca Juga: Diduga Cemari Lingkungan, 4 Hotel di Puncak Disegel Kementerian Lingkungan Hidup

Beberapa ekonom meragukan data tersebut dengan alasan kondisi lapangan yang dianggap lesu dan meningkatnya gelombang PHK.

Pihak Istana menegaskan, data yang dirilis pemerintah merupakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sesuai dengan fakta di lapangan.***