Sudah Waktunya Pemerintah Gandeng Media yang Dipercaya Rakyat, Bukan Influencer

Redaksi88.com – Jagat maya Tanah Air tengah diramaikan pengakuan influencer Jerome Polin yang menyebut dirinya mendapat tawaran menjadi buzzer untuk meredam aksi unjuk rasa terhadap Parlemen RI.

Melalui akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, pada 29 Agustus 2025, Jerome membagikan tangkapan layar berisi ajakan membuat narasi damai yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Brimob, hingga ojek online.

“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis Jerome.

Baca Juga: Jangan Sampai Menyesal! Ini 5 Poin Blunder saat Teken Asuransi Jiwa, Bisa Jadi Bom Waktu bagi Kondisi Finansial

Unggahan itu pun langsung viral dan memunculkan dugaan pemerintah lebih memilih buzzer ketimbang media massa sebagai sarana meredam gelombang protes. 

Fenomena ini menuai kritik sejumlah tokoh masyarakat dan pakar komunikasi yang menilai pemerintah seharusnya merangkul media formal, bukan influencer.

Terlebih, sebagian pakar menyoroti pola lama yang dinilai banyak mengandalkan buzzer dalam agenda politik pemerintah. 

Berikut ini sederet penuturan menurut pakar ahli hingga akademisi di Indonesia:

Baca Juga: Ikuti Instruksi Prabowo, Ketua Banggar DPR Siap Hapus Tunjangan Pejabat Parlemen Termasuk Perumahan

Kritik dari Pakar Komunikasi

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mengulangi pola lama di era Jokowi yang banyak mengandalkan buzzer.

“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” kata Jerry dalam pernyataannya, pada 31 Agustus 2025.

Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel seharusnya dilakukan langsung oleh pejabat negara atau melalui media yang memiliki mekanisme verifikasi.

Baca Juga: BPS Catat Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke RI Juli 2025 Tembus 1,48 Juta, Didominasi Australia dan Malaysia

Minimnya Strategi Komunikasi Publik

Pengamat komunikasi politik di Universitas Padjadjaran (UNPAD), Kunto Adi Wibowo juga pernah menilai komunikasi publik Prabowo-Gibran belum jelas arah strateginya.