Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia Raih Gelar Doktor UI: Reformulasi Kebijakan Hilirisasi Nikel di Indonesia

Redaksi88.com - Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, baru saja meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI). 

Ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia” dalam Sidang Promosi Doktor di Makara Art Center UI, Depok, pada Rabu (16/Oktober/2024).

Dalam disertasinya, Bahlil menekankan perlunya reformulasi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia demi keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. 

Baca Juga: Ombak Besar Telan Wisatawan India di Pantai Billabong, Pencarian Terus Berlanjut

Ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah belum menerima dana transfer yang cukup untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan, serta keterlibatan pengusaha lokal dalam hilirisasi masih minim, sementara investasi asing mendominasi sektor ini.

“Pemerintah daerah belum mendapat dana transfer yang adil untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan di daerah. Pengusaha daerah juga belum terlibat secara maksimal dalam ekosistem hilirisasi, sementara hilirisasi masih didominasi oleh investor asing," ujar Bahlil.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Siap Dilantik, PMJ Terjunkan 6.757 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan Maksimal

Bahlil juga mencatat bahwa meskipun hilirisasi memberikan dampak positif, terutama bagi pemerintah pusat dan investor dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, dan ekspor, ada empat masalah utama yang perlu segera diatasi. 

Ia merekomendasikan reformulasi alokasi dana bagi hasil, penguatan kemitraan dengan pengusaha lokal, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional, serta kewajiban diversifikasi jangka panjang bagi investor.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas yang dipimpin oleh Presiden untuk mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi, serta memperkuat tata kelola dengan fokus pada hasil konkret.

Baca Juga: Catat! Ini Sanksi Menerima Dana Sumbangan Kampanye dari Sumber Terlarang

Bahlil berharap bahwa temuan dari penelitiannya dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mereformulasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. 

“Saya berharap temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau pemangku kepentingan lain di Indonesia yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mereformulasi kebijakan hilirisasi nikel dan memperkuat kelembagaan serta tata kelola untuk mendukung hilirisasi industri sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bahlil terdaftar sebagai mahasiswa doktor di SKSG UI mulai tahun akademik 2022/2023 ketentuan 2 sampai 2024/2025 ketentuan 1.