Ancaman OPM Terhadap Sekolah Pelaksana MBG di Papua, Menhan: Ini Soal Kemanusiaan, Bukan Politik

Ia menegaskan bahwa program ini merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara melalui fasilitas yang dikelola oleh pemerintah dan TNI.

"Mereka semua adalah anak-anak kita yang berhak mendapatkan makanan bergizi," kata Sjafrie menegaskan komitmen pemerintah.

Baca Juga: Trump Berencana Membangun Kembali Gaza, Akan Jadi Mar-A-Lago' Versi Timur Tengah?

Kendala Pelaksanaan MBG di Papua

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan program MBG belum berjalan di Papua dan Papua Tengah.

"Ada tiga faktor utama: anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur," ujar Dadan setelah Rapat Kerja Komisi IX DPR pada 3 Februari 2025.

Menurutnya, anggaran dan SDM sudah siap, namun kendala utama masih pada infrastruktur yang belum memadai untuk mendistribusikan bantuan dengan efektif.

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ungkap Mekanisme Harga Gas LPG 3 Kg dari Agen Hingga Pengecer Rp19.000 Itu Sudah Mahal

Target dan Realisasi Program MBG

Pada pertengahan Februari 2025, pemerintah menargetkan 1,5 juta penerima manfaat MBG sejak pertama kali diluncurkan pada Januari.

Hingga 3 Februari 2025, tercatat sudah ada 730 ribu penerima manfaat dengan 245 unit SPPG yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Secara keseluruhan, target MBG tahun 2025 adalah mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Kalau pertengahan Februari 1,5 persen, itu berarti masih ada 98,5 persen yang harus dicapai," jelas Dadan dalam pernyataannya.

Untuk mempercepat realisasi target, BGN membutuhkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun, sementara saat ini program berjalan dengan anggaran APBN sebesar Rp71 triliun.***