"Ketidakadilan distribusi kekayaan dan akses ekonomi memunculkan ketidakpuasan. Ditambah budaya konsumtif yang tak terkendali, ini bisa mendorong tindakan menyimpang," ujarnya.
Peringatan Dampak Sistemik dan Seruan Penegakan Hukum
Widyanta memperingatkan bahwa pemalakan ormas hanyalah gejala permukaan.
Masalah lebih besar justru ada pada kebijakan yang tidak adil dan praktik oligarki.
Baca Juga: Resmi Diumumkan, Ini Jadwal Shalat Idul Fitri 2025 Menurut Muhammadiyah
"Lebih berbahaya pejabat yang mencabik konstitusi untuk kepentingan kelompoknya. Mereka biarkan ketimpangan sosial melebar," kritiknya.
Ia mendesak penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, serta perlindungan negara bagi pengusaha.
Jika dibiarkan, praktik ini bisa mengganggu iklim investasi, menaikkan biaya ekonomi, dan merusak stabilitas sosial.
"Pemerintah harus menertibkan ormas ilegal dan jamin rasa aman bagi usaha. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis," pungkasnya.***