Redaksi88.com – Isu wacana pemangkasan kuota haji Indonesia sebesar 50 persen untuk tahun 2026 belakangan ramai diperbincangkan. Kabar ini disebut-sebut berasal dari Pemerintah Arab Saudi.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pun angkat bicara. Ia memastikan belum pernah ada pembahasan resmi mengenai kuota haji Indonesia untuk 2026 bersama pihak otoritas terkait.
"Saya tidak pernah mendengarkan isu itu, beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu," kata Menag Nasaruddin Umar saat berada di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat, 13 Juni 2025.
Baca Juga: Dua WNI Ditangkap Otoritas Imigrasi AS usai Kerusuhan di Los Angeles, Ini Penjelasan Kemlu
Ia meyakinkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, masih berjalan dengan baik dan profesional.
"Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik, memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna," imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji menyebutkan bahwa wacana pemangkasan kuota tersebut sempat mencuat lantaran sejumlah persoalan dalam pelaksanaan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama.
Baca Juga: Insiden Jatuhnya Pesawat Boeing Air India Saat Lepas Landas, Angkut 242 Penumpang
"Mereka (pemerintah Arab Saudi) menyampaikan tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama itu agak buruk," kata Dahnil dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu malam, 11 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, wacana pengurangan kuota sebesar 50 persen sempat disinggung.
"Itu yang membuat kami agak kaget," ujarnya.
Baca Juga: Gaji Hakim Naik Tajam, Prabowo: Lebih Baik daripada Dicuri Koruptor
Namun, setelah dilakukan pembicaraan lebih lanjut, BP Haji menyatakan wacana tersebut akhirnya tidak dilanjutkan karena masih terbuka peluang untuk perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
"Oleh sebab itu, wacana untuk pemotongan 50 persen itu tidak kami kembangkan karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang dibentuk akan berkomitmen melakukan perbaikan," tandasnya.