REDAKSI88.com – Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Minggu, 20 Juli 2025.
Kehadiran Gubernur menjadi bagian dari agenda penting Musyawarah Daerah (Musda) II JMSI Riau yang digelar bersamaan. Kepastian rencana kehadiran Gubernur disampaikan langsung dalam audiensi bersama pengurus JMSI Riau di kediaman dinas Gubernur, Rabu (16/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid menyatakan komitmennya untuk tetap hadir di tengah padatnya agenda pemerintahan, terutama terkait isu lingkungan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang kini tengah menjadi perhatian serius.
Baca Juga: Bupati ASA: Wisata Pulau Dua Setara Kelas Dunia, Tapi Perlu Sentuhan Infrastruktur
"Sepekan ini jadwal saya sangat padat, terutama menyangkut pembahasan bersama kementerian terkait upaya pengembalian kawasan TNTN. Namun, insyaallah saya akan hadir pada puncak HUT JMSI di Kuansing," ujar Abdul Wahid.
Selain kehadiran Gubernur, salah satu agenda penting dalam puncak HUT ke 5 JMSI Riau adalah penyematan PIN Emas JMSI Award 2025, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung kemerdekaan pers dan pertumbuhan industri media siber di Riau.
Pengurus JMSI yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Panitia Musda dan HUT, Zulpen Zuhri, yang juga Direktur LKBA JMSI Pusat. Utama Batu Bara, perwakilan Bidang Jurnalistik Berkualitas JMSI Pusat.
Baca Juga: Tersingkir Tanpa Dialog! PWI Jabar Minta Pemkab Indramayu Tinjau Ulang Pengosongan Gedung Graha Pers
Fakhrunnas MA Jabar, Wakil Ketua Bidang Pendidikan JMSI Riau, serta Luzi Diamanda dan Yandes Maksus yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Ketua Bidang Kesejahteraan JMSI Riau.
Dalam forum tersebut, Gubernur Abdul Wahid juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait upaya penyelamatan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yang kini mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi ilegal menjadi lahan sawit oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Gubernur menyebutkan bahwa luas kawasan yang terdampak mencapai 70 ribu hektare, dan pemerintah provinsi bersama Kementerian Lingkungan Hidup sedang merumuskan solusi pemukiman kembali (relokasi) bagi warga terdampak.
"Solusi relokasi sedang kita rumuskan. Rencananya lahan pengganti akan disiapkan di Kabupaten Kampar, untuk masyarakat terdampak TNTN. Namun perlu ditegaskan, tidak ada ganti rugi bagi cukong yang merusak hutan TNTN," tegas Abdul Wahid.
Menanggapi komitmen dan kesediaan Gubernur, Ketua Panitia Zulpen Zuhri menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian dan dukungan yang diberikan, meskipun Gubernur tengah menghadapi banyak agenda strategis.