Redaksi88.com – Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut setelah Presiden Prabowo menyatakan rencananya menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Rencana tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang ditandatangani Presiden pada 30 Juni 2025.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, diketahui baru-baru ini menyambangi Istana untuk melaporkan perkembangan pembangunan IKN.
Baca Juga: Sorotan Kasus Deddy Corbuzier: Begini Aturan Sidang Tertutup Perceraian dalam UU No. 7 Tahun 1989
Dalam kunjungan itu, ia mengungkapkan pertemuannya dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro serta Bambang Eko Suharyanto.
“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” tulis Basuki melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Basuki juga mengungkapkan terkait rencana IKN menjadi ibu kota politik, pembangunan akan fokus pada kawasan pendukung pemerintahan, yakni legislatif dan yudikatif.
“Rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo,” imbuhnya sembari menandai akun resmi Presiden.
Baca Juga: Proses Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny: Tim SAR Gunakan Alat Berat Usai Golden Time Berakhir
Optimis IKN akan Siap Digunakan Sebagai Ibu Kota Politik 2028
Dalam unggahan yang sama, Basuki juga menyatakan sikap optimistisnya bahwa pembangunan IKN akan rampung sesuai target.
Dengan begitu, IKN selanjutnya siap digunakan sebagai Ibu Kota Politik mulai tahun 2028.
“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandasnya.
IKN Dapat Sokongan Pembiayaan Kementerian Keuangan
Sebelumnya, Basuki juga sempat bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan terungkap bahwa mendapat dukungan soal keuangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).