REDAKSI88.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat resmi kepada sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih terkait evaluasi kebijakan.
Surat tersebut berisi permintaan evaluasi total atas seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Adapun para menteri yang menerima surat itu ialah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Baca Juga: Demi Cegah Bencana di Jawa Barat, Dedi Mulyadi Siapkan Moratorium Penebangan Hutan
“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan,” tutur pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Bandung pada Senin, 1 Desember 2025.
“Kalau bahasa NU-nya taubatan nasuha,” sambungnya.
Evaluasi Total atas Kebijakan Lingkungan dan Tata Ruang
Cak Imin menegaskan perlunya koreksi besar terhadap pengelolaan hutan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana.
Ia menilai bencana besar yang melanda Sumatera tidak semata-mata dipicu faktor alam, melainkan juga kerusakan lingkungan akibat kelalaian panjang.
Baca Juga: Disebut Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera saat Menjabat Menhut, Begini Kata Zulhas
“Ancaman bencana itu ada di depan mata kita akibat dua hal, yang pertama lingkungan kita yang kritis akibat kesalahan kita sendiri,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini tidak boleh berhenti pada respons jangka pendek, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan kebijakan secara menyeluruh.
“Yang kedua perencanaan dan antisipasi yang rendah dari kita semua sebagai bangsa,” lanjutnya.
Peringatan Keras: Bencana Adalah Akibat Kelalaian Kolektif
Cak Imin menggambarkan rangkaian banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai konsekuensi dari buruknya pengelolaan lingkungan selama bertahun-tahun.