Kontroversi Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah di Tengah Efisiensi Anggaran, Koalisi Sipil Kritik Keras: 'Pemerintah Seperti Tidak Memiliki Rasa Malu’

Redaksi88.com – Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. 

Langkah ini dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa rapat di hotel mewah selama dua hari terakhir merupakan tindakan yang menyakiti hati rakyat. 

Baca Juga: Tidak Ada Pemborosan di Tengah Efisiensi Anggaran, DPR Jelaskan Alasan Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont

Mereka bahkan mendatangi lokasi rapat di Hotel Fairmont untuk melakukan protes.

Koalisi tersebut menilai minimnya transparansi dan keterlibatan publik dalam penyusunan aturan yang berdampak besar pada tata kelola pertahanan negara.

"Di tengah sorotan publik terhadap revisi UU TNI, pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan. Kami memandang langkah ini sebagai bentuk rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi," 

demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima pada Sabtu (15/3/2025) malam.

Baca Juga: Polres Bengkulu Utara Imbau Masyarakat Laporkan Kecurangan atau Penimbunan Sembako

Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi, seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, dan BEM SI, menuding langkah ini sebagai pemborosan anggaran negara. 

Terlebih, pemerintah saat ini sedang fokus pada kebijakan efisiensi yang justru memangkas sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.

"Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya 'omon-omon' belaka di tengah upaya efisiensi anggaran serta penghematan belanja negara, bahkan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting,” tegas mereka.

“Ironisnya, DPR dan pemerintah justru menggelar pembahasan RUU TNI di hotel mewah," tambah mereka.

Koalisi juga menilai revisi UU TNI yang sedang dibahas mengandung pasal-pasal bermasalah, termasuk kemungkinan mengembalikan dwifungsi militer yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.