Harga Gabah Tak Wajar, Menteri Amran Tindak Tegas Oknum BULOG yang Ketahuan Beli dari Tengkulak

Redaksi88.com – Media sosial belakangan ini ramai membahas keluhan para petani di Kalimantan Selatan (Kalsel) soal harga gabah yang mereka jual jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni hanya Rp5.000 per kilogram (kg), padahal HPP ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, turut buka suara. 

Ia mengungkap adanya persoalan dalam hubungan antara petani dan Badan Urusan Logistik (BULOG), yang seharusnya menjadi mitra dalam penyerapan hasil panen.

Baca Juga: Menteri Amran Ungkap Dugaan Celah Mafia, Usai Viral Petani Keluhkan Sulit Jual Gabah ke BULOG

Amran menjelaskan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, telah memberi instruksi agar BULOG tidak lagi membeli hasil pertanian dari tengkulak atau pedagang perantara.

"Dan kita harus beresin, kami ke BULOG. Presiden selalu mengatakan satu komando, kalau BULOG tidak melakukan tugasnya, yang kena pertanian," kata Amran dalam program Q&A di METRO TV, Senin, 21 April 2025.

Ia kemudian memaparkan bahwa di Kalsel, harga gabah yang dibeli dari petani hanya Rp5.000 per kg, jauh di bawah HPP. 

Hal itu membuatnya kecewa, terutama setelah mengetahui BULOG membeli dari tengkulak, bukan langsung dari petani.

"Kemarin di Kalsel, harga sesuai perintah Bapak Presiden menaikkan harga Rp6.500, Kami temukan (hasil tani) dibeli dengan harga Rp5.000, jujur, kami kesal, kami kecewa," ujarnya.

"Karena tiba-tiba BULOG-nya kami hadirkan, kenapa tidak beli? Tidak ada mesin drayer (mesin pengering hasil tani)," sambung Amran.

Baca Juga: Mei 2025, Bansos PKH dan BPNT Tahap II Segera Cair! Ini Pengumuman Resmi dari Kemensos

Ia menceritakan bahwa ada oknum BULOG yang berdalih tidak memiliki alat pengering, dan justru membeli hasil tani melalui tengkulak.

"Saya tanya, Apa menterinya yang harus mencari mesin drayer? 'ini tengkulak pak'," kata Amran menirukan jawaban oknum tersebut.

"Justru Anda yang harus menghilangkan tengkulak (pedagang perantara), langsung ke petaninya. Itu maunya pemerintah. Mengelak tapi kemungkinan rendah. Langsung kami telpon, Pak Dirut pecat, kapan? hari ini," lanjutnya.