Nadiem Klaim Pengadaan Chromebook Sesuai Prosedur, Didampingi Kejagung dan Berkonsultasi dengan KPPU

REDAKSI88.com  – Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), menekankan bahwa pelaksanaan program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan laptop Chromebook pada 2019–2022, telah melibatkan pendampingan hukum langsung dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Nadiem, pendampingan ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan transparan.

"Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini," kata Nadiem saat berbicara di depan wartawan, Selasa (10/6/2025).

Baca Juga: Prabowo Cabut Izin Tambang PT KSM, Tersingkap Peran Eks Menteri Kelautan Era SBY

Tak hanya berkoordinasi dengan Kejagung, Kemendikbudristek juga berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menghindari praktik monopoli dalam pengadaan.

"Kami melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini," tambahnya.

Nadiem menerangkan bahwa metode pengadaan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dipilih sebagai bentuk transparansi dan upaya mencegah konflik kepentingan.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Klaim Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Aman, Tidak Dicabut Prabowo

Menurutnya, mekanisme ini lebih terbuka dibandingkan penunjukan langsung atau tender terbatas.

"Itulah mengapa proses pengadaan tidak melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-catalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir," jelas pendiri Gojek tersebut.

Nadiem mengakui bahwa proyek sebesar ini memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, berbagai langkah pengamanan hukum telah diambil untuk menjaga integritas program.

Baca Juga: Aktivitas Tambang di Raja Ampat Tuai Sorotan Publik, Wilayah yang Dikenal Punya Hasil Bumi Melimpah Sejak Dulu

"Sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi," tegasnya.***