Trump Hentikan Bantuan Obat HIV, Indonesia Kena Imbas, Menkes Siapkan Langkah Antisipasi

REDAKSI88.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghentikan bantuan dana kesehatan global mulai berdampak luas, termasuk pada program pengobatan HIV di Indonesia.

Keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara berkembang yang selama ini bergantung pada dukungan AS untuk menyediakan obat antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keprihatinannya atas kebijakan Trump yang menghentikan hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri selama tiga bulan ke depan.

Langkah ini turut berimbas pada Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR), yang selama ini mendanai program HIV di 50 negara, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Beberapa Wilayah Cegah Banjir dengan Modifikasi Cuaca, Ternyata Jika Tak Efektif Bisa Berdampak Buruk bagi Masyarakat

Sebagai penyumbang terbesar, AS sebelumnya memberikan sekitar 20% dari total anggaran tahunan WHO yang mencapai 6,8 miliar dolar AS.

Menurut laporan Reuters, berbagai mitra USAID telah menerima pemberitahuan resmi untuk menghentikan aktivitas mereka pada 27 Januari 2025.

WHO pun mendesak pemerintah AS agar memberikan pengecualian bagi program penyediaan obat HIV yang sangat bergantung pada bantuan dana tersebut.

Meski tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan AS, Indonesia tetap merasakan dampak dari keputusan ini.

Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana, menyoroti bahwa banyak program HIV di Indonesia masih bergantung pada dana donor asing, termasuk dari AS.

Baca Juga: Perdes TPR Desa Air Sebayur Cacat Hukum, Menanti Aksi Saber Pungli, Menindak ataukah Melegalkan?

Selain itu, Aditya mengkhawatirkan bahwa kebijakan Trump yang menolak pengakuan terhadap kelompok transgender akan berdampak pada pendekatan program HIV di Indonesia.

"Dalam pidato inagurasi Trump, dia secara eksplisit mengatakan kebijakan AS hanya mengakui dua gender, laki-laki dan perempuan. Padahal, di Indonesia, program penanggulangan HIV sangat berkaitan dengan teman-teman transgender. Prevalensi HIV di kelompok transgender cukup tinggi," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa kebijakan ini memang berdampak pada Indonesia, tidak hanya untuk HIV, tetapi juga untuk pengobatan tuberkulosis (TBC) dan malaria.