Jubir FMBP: PT Agricinal Belum Memiliki Lima Sertifikat Pasca Perpanjangan HGU

REDAKSI88.com, Bengkulu Utara- Mediasi yang berlangsung selama dua hari, yaitu pada 25-26 November 2024, antara warga desa penyangga dengan PT Agricinal gagal mencapai kesepakatan. Konflik masih memanas dan warga melanjutkan aksi pemortalan jalan.

Juru bicara Forum Masyarakat Bumi Pekal (Jubir FMBP), Ponco Mujiharjo, mengatakan salah satu pokok masalah adalah ketidakmampuan PT Agricinal untuk menunjukkan dokumen asli kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).

"Terungkap bahwa perusahaan ternyata belum memiliki lima sertifikat yang seharusnya diterbitkan pasca perpanjangan HGU," terang Ponco.

Baca Juga: Dua Hari Mediasi Tanpa Hasil, Warga Lanjutkan Aksi di PT Agricinal

Ponco mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi, termasuk menawarkan opsi agar masyarakat diizinkan mengelola lahan yang diduga berada di luar wilayah HGU perusahaan.

Hal ini diusulkan sembari menunggu PT Agricinal menyelesaikan proses penerbitan dan pengukuran ulang sertifikat HGU. Namun, menurut Ponco, perusahaan menolak semua opsi yang diajukan.

"Pihak perusahaan tidak ada kebijakan. Mereka masih bersikeras untuk tidak menerima opsi dari Forum," ujar Ponco.

Baca Juga: Segini Biaya untuk Peningkatkan Gizi Anak Lewat Program Makan Bergizi Gratis

Meskipun demikian, Ponco menyebutkan bahwa PT Agricinal berkeyakinan lima sertifikat tersebut akan diterbitkan dalam dua minggu ke depan.

Oleh karena itu, Forum Masyarakat Bumi Pekal memutuskan untuk menunggu perkembangan ini. Namun, aksi pemortalan jalan akan tetap dilanjutkan.

"Aksi pemortalan jalan tetap dilanjutkan sampai pihak perusahaan menunjukkan lima sertifikat HGU yang katanya akan keluar dalam waktu dua minggu," tegas Ponco.

Baca Juga: Usai Nyoblos, Prabowo Bercengkrama Hangat dengan Warga Bojong Koneng

Lebih lanjut, Ponco memastikan bahwa aksi yang dilakukan Forum Masyarakat Bumi Pekal akan berjalan dengan tertib dan kondusif.

Ia menekankan bahwa langkah ini semata-mata demi memperjuangkan hak masyarakat desa penyangga, tanpa ada kepentingan lain.