REDAKSI88,com - Menteri Keuangan/Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terus mengebut berbagai langkah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional berada di jalur target 5,5 persen pada kuartal IV-2025.

Tak hanya mengandalkan suntikan dana Rp200 triliun kepada lima bank Himbara, Menkeu juga menjalankan sederet kebijakan lapangan yang dinilai strategis untuk menjaga daya dorong ekonomi.

Dana Rp200 triliun tersebut merupakan uang negara yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) dan kini digelontorkan ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI guna mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil.

Namun, di luar kebijakan itu, Purbaya juga melakukan lima langkah konkret untuk memastikan program tersebut berjalan efektif. Diantaranya adalah: 

Baca Juga: Proyek Pani EMAS Diproyeksikan Jadi Tambang Emas Primer Terbesar di Asia Pasifik

Safari Sidak ke Himbara: Pantau Penyaluran Dana

Menkeu Purbaya turun langsung memantau bank-bank penerima dana pemerintah melalui inspeksi mendadak. Kunjungan dimulai dari BNI dan terakhir ke Bank Mandiri guna memastikan dana benar-benar tersalurkan ke masyarakat dan pelaku usaha.

“Saya ke bank bukan iseg, saya pengin lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau enggak bisa, di mana enggak bisanya. Kelihatannya ada sedikit adjustment ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Selasa, 7 Oktober 2025.

Isu Rokok: Kunjungan ke Pabrik dan Penertiban Rokok Ilegal

Purbaya juga menyoroti sektor industri rokok, terutama dalam hal pajak dan peredaran produk ilegal. Ia menyebut bakal melakukan kunjungan ke sejumlah pabrik rokok untuk menuntaskan hambatan yang ada.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Terkejut Tarif Cukai Rokok 57 Persen, Pengamat: Keterkejutan Bagian dari Gaya

“(Kunjungan) itu kan sebetulnya debottlenecking, pajak saya perbaiki nanti,” katanya.
Menkeu menegaskan, tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026, namun pemerintah akan lebih agresif dalam memberantas rokok ilegal yang merugikan negara.

Coretax: Perbaikan Sistem Pajak Dikebut

Sistem perpajakan nasional (Coretax) yang sebelumnya dikeluhkan bermasalah juga menjadi prioritas pembenahan. Purbaya memastikan sistem tersebut akan rampung pada akhir Oktober 2025.

“Coretax mungkin satu bulan selesai, saya kirim orang ahli tuh bukan dari luar negeri, dari luar keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa sebulan ini, 2 minggu lagi, jadi 15 hari lagi berarti, kan,” ujarnya optimistis.

Sidak ke Bea Cukai: Hilangkan Distorsi Pasar

Selain perbankan dan pajak, Kementerian Keuangan juga menyoroti kinerja Bea Cukai. Purbaya menegaskan akan melakukan sidak acak untuk memastikan tidak ada praktik yang mengganggu pasar.

Baca Juga: Bongkar Alasan Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty hingga Tuai Sorotan Serikat Buruh