Redaksi88.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang masih menetap di Nepal.
Dari total 134 WNI di negara itu, sebanyak 56 orang tercatat berdomisili tetap, sementara sisanya merupakan wisatawan yang dijadwalkan pulang ke Indonesia secara bertahap hingga 18 September 2025.
Juru Bicara Kemlu, Judha Nugraha menegaskan, meski proses pemulangan WNI wisatawan berjalan lancar, perhatian pemerintah juga tertuju pada WNI yang tinggal lebih lama di Nepal.
Baca Juga: Isu Pergantian Kapolri Mencuat usai Tragedi Diver Ojol , DPR Tegaskan Belum Terima Surpres
Untuk itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka, Bangladesh, yang juga memiliki akreditasi untuk Nepal, telah menyiapkan rencana kontinjensi.
"Tentu, jadi KBRI Dhaka sudah menyusun rencana kontijensi," kata Judha kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
"Ini rencana kontijensi untuk pelindungan warga negara Indonesia mengantisipasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut," lanjutnya.
Baca Juga: Polemik Pagar Beton Laut Cilincing, Pemprov DKI Akui Tak Punya Wewenang Hentikan
Sebagai pos diplomasi terdekat, KBRI Dhaka menjadi garda depan dalam memastikan keselamatan WNI di Nepal.
Rencana kontinjensi tersebut mencakup mekanisme komunikasi darurat, penetapan titik evakuasi alternatif, serta koordinasi dengan otoritas setempat.
Sementara itu, dari 78 WNI wisatawan yang sebelumnya berada di Nepal, pemulangan telah dilakukan secara bertahap sejak 11 September.
Baca Juga: Konsumsi Gula Rafinasi yang Rugikan Petani Kini Disorot DPR
Hingga Sabtu, 13 September 2025, sebanyak 57 orang sudah tiba di Indonesia, sementara sisanya dijadwalkan kembali paling lambat 18 September.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap seluruh WNI, baik yang menetap di Nepal maupun yang sudah dipulangkan ke Tanah Air, tetap mendapatkan jaminan perlindungan maksimal.***
Artikel Terkait
Publik Tunggu Bukti, Janji Menkeu Purbaya soal Ekonomi RI Pulih Menjelang Akhir 2025
Jokowi Dukung RUU Perampasan Aset, Akui Sudah Tiga Kali Mendesak DPR
Konsumsi Gula Rafinasi yang Rugikan Petani Kini Disorot DPR
Polemik Pagar Beton Laut Cilincing, Pemprov DKI Akui Tak Punya Wewenang Hentikan
Isu Pergantian Kapolri Mencuat usai Tragedi Diver Ojol , DPR Tegaskan Belum Terima Surpres